Evaluasi kinerja Pemerintah Kota Dumai melalui audit laporan pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Audit laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah dalam menjalankan program-programnya.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, evaluasi kinerja pemerintah melalui audit laporan pertanggungjawaban dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dialokasikan. “Audit laporan pertanggungjawaban memberikan informasi yang objektif dan independen mengenai kinerja pemerintah dalam menjalankan program-programnya,” ujar Agung.
Pemerintah Kota Dumai harus memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disusun telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan telah dilakukan audit secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik.
Selain itu, evaluasi kinerja pemerintah juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, partisipasi masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Dengan melakukan evaluasi kinerja pemerintah melalui audit laporan pertanggungjawaban yang baik dan transparan, diharapkan Pemerintah Kota Dumai dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sehingga, pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, evaluasi kinerja pemerintah melalui audit laporan pertanggungjawaban bukan hanya sekedar formalitas belaka, melainkan merupakan upaya nyata untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dengan baik, dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.