Pemerintah Kota Dumai telah mulai meninjau kembali sistem pengawasan penggunaan anggaran di daerah ini. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Meninjau kembali sistem pengawasan penggunaan anggaran di Dumai merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana publik. Seperti yang dikatakan oleh Bambang Suryadi, seorang pakar keuangan publik, “Sistem pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”
Dalam proses ini, partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan penggunaan anggaran publik. Masyarakat harus proaktif dalam mengawasi penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyelewengan.”
Selain itu, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tidak bisa diabaikan dalam sistem pengawasan penggunaan anggaran. BPK memiliki peran yang sangat vital dalam mengaudit penggunaan anggaran publik dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan penyimpangan.
Dengan meninjau kembali sistem pengawasan penggunaan anggaran di Dumai, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan publik yang lebih baik dan transparan. Langkah ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance di daerah ini.