Dalam mengelola anggaran kota, langkah-langkah preventif dalam pencegahan penyimpangan anggaran Dumai menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Penyimpangan anggaran dapat merugikan keuangan daerah dan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pencegahan penyimpangan anggaran harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana.
Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, “Pengawasan yang ketat merupakan kunci utama dalam mencegah penyimpangan anggaran.” Dengan melakukan pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalkan.
Selain itu, langkah preventif lainnya adalah dengan melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, “Audit yang dilakukan secara berkala dapat membantu dalam mendeteksi potensi penyimpangan anggaran sejak dini.” Dengan melakukan audit secara berkala, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran juga merupakan langkah preventif yang efektif. Menurut Teten Masduki, Kepala KPK, “Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu dalam mengawasi penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.” Dengan melibatkan masyarakat, potensi penyimpangan anggaran dapat lebih mudah terdeteksi.
Dalam menghadapi kasus penyimpangan anggaran, langkah preventif juga harus diikuti dengan tindakan yang tegas terhadap pelaku penyimpangan. Menurut Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, “Tindakan tegas terhadap pelaku penyimpangan anggaran merupakan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi.” Dengan memberikan sanksi yang tegas, potensi penyimpangan anggaran dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan hal yang sama.
Dengan melakukan langkah-langkah preventif dalam pencegahan penyimpangan anggaran Dumai, diharapkan anggaran kota dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, penyimpangan anggaran dapat diminimalkan dan keuangan daerah dapat terjaga dengan baik.