Transparansi tata kelola anggaran daerah Dumai menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam memastikan transparansi tersebut terjaga dengan baik.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Peran pemerintah dalam memastikan transparansi tata kelola anggaran daerah adalah sangat krusial. Tanpa keterbukaan informasi, potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran akan semakin besar.”
Pemerintah Dumai perlu aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai tata kelola anggaran daerah. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memahami bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan dan mencegah terjadinya praktik korupsi.
Selain itu, peran masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat perlu ikut aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah dan melaporkan jika terjadi indikasi penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, transparansi tata kelola anggaran daerah Dumai dapat terjaga dengan baik.
Menurut Teten Masduki, Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW), “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah sangat penting untuk mencegah korupsi. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan harus terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.”
Dengan demikian, peran pemerintah dan masyarakat dalam memastikan transparansi tata kelola anggaran daerah Dumai sangatlah vital. Keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Jika kedua pihak dapat bekerja sama dengan baik, maka tata kelola anggaran daerah Dumai akan semakin transparan dan akuntabel.