Dumai merupakan salah satu kota penting di Provinsi Riau yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Dumai juga rentan terhadap penyimpangan anggaran. Untuk itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif agar anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan dengan tepat dan efisien.
Menurut Bupati Dumai, strategi pencegahan penyimpangan anggaran di Dumai harus dimulai dari tahap perencanaan anggaran yang matang. “Kita harus memiliki perencanaan anggaran yang jelas dan terukur agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” ujar Bupati Dumai.
Selain itu, pengawasan yang ketat juga merupakan kunci dalam mencegah penyimpangan anggaran. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dumai, pengawasan yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh dapat mengurangi risiko penyimpangan anggaran. “Kami terus melakukan pengawasan secara intensif untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kepala BPKP Dumai.
Tidak hanya itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga penting untuk mencegah penyimpangan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), transparansi anggaran dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. “Dengan adanya transparansi anggaran, masyarakat dapat ikut mengawasi dan melaporkan jika terjadi penyimpangan anggaran,” ujar Direktur ICW.
Selain itu, melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran juga dapat membantu mencegah penyimpangan. Menurut pakar tata kelola keuangan publik, melibatkan stakeholder dalam setiap tahap perencanaan dan penggunaan anggaran dapat mengurangi risiko penyimpangan. “Keterlibatan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran,” kata pakar tata kelola keuangan publik.
Dengan menerapkan strategi pencegahan penyimpangan anggaran di Dumai, diharapkan anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan dengan tepat dan efisien untuk pembangunan daerah. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, masyarakat, dan pakar tata kelola keuangan publik, Dumai dapat terhindar dari penyimpangan anggaran dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas.