Peran masyarakat dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dumai menjadi sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. APBD merupakan instrumen kebijakan yang sangat vital dalam pembangunan daerah, sehingga pengawasan yang ketat dari masyarakat akan sangat membantu dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Menurut Bambang Haryanto, seorang pakar keuangan daerah, “Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Dumai tidak boleh dianggap remeh. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola dan digunakan oleh pemerintah daerah.”
Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan APBD Dumai sangat dibutuhkan. Masyarakat harus mampu mengawasi setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta memiliki akses yang mudah untuk memperoleh informasi terkait APBD.
Menurut data yang dihimpun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat temuan-temuan kekurangan dalam pengelolaan APBD Dumai. Hal ini menunjukkan perlunya peran masyarakat yang lebih aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, diharapkan akan dapat mengurangi potensi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran.
Salah satu cara untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan APBD Dumai adalah dengan melibatkan mereka dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga eksternal, seperti BPK. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan dapat memastikan bahwa anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan APBD Dumai merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Masyarakat harus menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap setiap penggunaan anggaran publik, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.