Dalam upaya meningkatkan transparansi pengawasan pengelolaan dana desa Dumai, pemerintah setempat perlu melakukan langkah-langkah konkrit. Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Bupati Dumai, transparansi pengawasan pengelolaan dana desa adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. “Kami perlu memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan secara tepat dan efisien untuk kepentingan masyarakat,” ujar Bupati.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan lebih mudah untuk mengawasi penggunaan dana desa dan mencegah terjadinya penyelewengan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), transparansi pengawasan pengelolaan dana desa juga dapat mengurangi potensi korupsi. “Dengan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, akan lebih sulit bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi,” ujar Direktur ICW.
Selain itu, penting juga bagi pemerintah desa untuk melakukan laporan keuangan secara berkala dan transparan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan dapat memantau secara langsung penggunaan dana desa dan memberikan masukan jika terjadi ketidaksesuaian.
Dalam hal ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sangat penting untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa. Dengan adanya audit dari BPK, diharapkan akan lebih mudah untuk mengungkap potensi penyelewengan dana desa dan mengambil tindakan preventif yang diperlukan.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan transparansi pengawasan pengelolaan dana desa Dumai dapat terus meningkat sehingga dana desa benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.